Ternate, Hpost – Sejumlah aktivis perempuan di Halmahera Utara, Maluku Utara, menyayangkan layanan dan kinerja pihak Dinas PPA & KB yang terkesan abai terhadap isu kekerasan seksual.
“Saat tiba di kantor, kami seperti disambut dengan tindakan yang tidak ramah oleh para pegawai,” kata Jenny Rajab, dalam keterangan yang diterima Halmaherapost, Kamis 23 Juni 2022.
“Kami juga diarahkan ke Sespri Kadis, setelah beberapa pertanyaan diajukan, akhirnya kami diminta untuk duduk sambil menunggu ibu kadis yang sedang rapat dengan bupati,” sambungnya.
Jenny mengatakan, kedatangan mereka sebenarnya ingin melaporkan sejumlah pokok pikiran terkait kekerasan seksual usai pertemuan mereka dengan KOMNAS Perempuan di Ternate, beberapa waktu lalu.
“Tetapi sebaliknya perlakuan yang kami terima sangat memalukan. Kami justru diminta menunjukkan legalitas organisasi,” tutur Jenny.
Ia bilang, pihaknya tetap ngotot menemui Kadis P3A yang akhirnya diwakilkan oleh dua kepala bidang.
“Kami sangat menyayangkan kinerja mereka sebagai pelayan publik, mereka harus paham etika publik” tandas Jenny.
Echy Doro, perwakilan aktivis perempuan Loloda, menilai bahwa Dinas P3A dan KB Halmahera Utara perlu menjadi rumah aman bagi setiap orang yang datang untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami yang mahasiswa saja diperlakukan seperti ini bagaimana dengan korban yang datang mengadu,” ujar Echy.
Di sisi lain, Ketua Wilayah Suluh Perempuan, Nitha Djengel mengatakan, penanganan kasus kekerasan oleh Dinas P3A dan KB Halut terkesan jemput bola.
“Dinas PPA & KB halut terbiasa menunggu laporan dari masyarakat, bayangkan di dalam ruangan ber-AC mereka berharap ada korban yang datang. Kami yang mahasiswa mati-matian di lapangan tapi ketika kami datang malah ditanyai legalitas,” kesal Nitha.
Nitha menambahkan, selain protes soal pelayanan, Aktivis Perempuan Halmahera Utara meminta Pemda Halut membentuk UPTD PPA.
Sumber: Halmahera Post