Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan empat orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka dan ribuan lainnya mengungsi usai gempa magnitudo 7,2 di Halmahera Selatan, Maluku Utara, Minggu (14/7).
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendataan untuk memastikan jumlah korban akibat bencana alam tersebut.
“Dampak gempa bumi di provinsi Maluku Utara per 16 Juli 2019, yakni 4 orang meninggal dan 51 orang luka-luka,” ujar Agus di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (16/7). Agus menuturkan hasil pendataan menyebut jumlah pengungsi akibat gempa mencapai 3.104 orang. Para pengungsi itu, kata dia, tersebar di 15 titik yang ada di Maluku Utara.
Selain korban, Agus menyampaikan ratusan bangunan juga mengalami kerusakan. Berdasarkan data sementara BNPB, sebanyak 971 unit rumah rusak berat, 7 unit fasilitas pendidikan rusak berat, 3 unit fasilitas peribadatan rusak berat, 1 unit fasilitas kesehatan rusak berat, 2 unit bangunan lain rusak berat, dan 3 jembatan rusak berat. Lebih lanjut, Agus berkata guncangan gempa juga dirasakan di Obi, Labuha, Manado, Ambon, Ternate, Namlea, Gorontalo, Raja Ampat, Sorong, hingga Bolaang Mongondow.
“Gempa susulan sampai dengan 16 Juli 2019, pukul 06.00 WIB sebanyak 93 kali. Namun yang dirasakan hanya 30,” ujarnya. Sementara itu, Agus menyebut BNPB akan memberikan dana siap pakai (DSP) dan mengirimkan heli guna membantu penanganan darurat di sejumlah titik terdampak gempa. BPBD Provinsi Maluku Utara dan TRC BNPB, kata dia, juga tengah melakukan kaji cepat guna mendata tingkat kerusakan, jumlah pengungsi, dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengungsi untuk ditindaklanjuti. Sejumlah pihak seperti TNI, Polri, Basarnas, Kementerian/lembaga, Tagana, hingga relawan juga turut mendistribusikan logistik ke lokasi pengungsian.
Hasil pendataan BNPB sementara, kebutuhan yang paling mendesak bagi pengungsi adalah beras, air mineral, makanan siap saji, mie instan, tikar, matras, selimut, terpal, popok bayi, hingga pakaian anak.
“Distribusi logistik penguatan untuk provinsi Maluku Utara dalam perjalanan dengan kapal, jadwal tiba Kamis 18 Juli 2019,” ujar Agus. Lebih dari itu, Agus menyampaikan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan SK Tanggap Darurat selama 7 hari, yaitu 15 hingga 21 juli 2019. “Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dibantu TNI dan Polri telah mendirikan dapur umur di Labuha untuk penanganan pengungsi,” ujarnya.